PAPARAN BUKU 1 PEDOMAN PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2015

Dasar pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan Permendiknas No 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan, PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru diperbaiki dengan penerbitan Permendiknas No 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. UUGD menegaskan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang diangkat sebelum UUGD disahkan (30 Desember 2005), harus sudah selesai pada tahun 2015. Pasal 10 Permendiknas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan. menegaskan bahwa guru mengikuti program PPG dengan beban belajar 36 SKS dan sesuai dengan latar belakang pendidikan/keilmuan dan satuan pendidikan tempat penugasan.

Pada akhir tahun 2014, berdasarkan data guru pada sistem NUPTK, masih ada sekitar 500 ribu guru dalam jabatan yang diangkat menjadi guru setelah UUGD ditetapkan, belum memiliki sertifikat pendidik. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan tersebut mengacu Permendiknas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pendidikan Profesi bagi Guru Dalam Jabatan (selama 2 semester, menempuh 36 SKS) dengan penyesuaian yaitu :

·       rekognisi pengalaman lampau (RPL),

·       durasi workshop/pelatihan di LPTK dimampatkan hingga hanya 16 hari, dan

·       Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) di sekolah selama 2 (dua) bulan, diakhiri dengan ujian di sekolah.

Pedoman ini memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ tentang beberapa hal sebagai berikut :

·       Alur sertifikasi guru

·       Sasaran peserta sertifikasi guru

·       Persyaratan peserta sertifikasi guru

·       Proses penetapan peserta sertifikasi guru

·       Prosedur operasional standar sertifikasi guru

·       Jadwal pelaksanaan sertifikasi guru

Prinsip Sertifikasi Guru Melalui PPGJ :

1.   Penetapan peserta dilaksanakan secara berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel

2.   Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional

3.   Dilaksanakan secara taat azas

4.   Dilaksanakan secara terencana dan sistematis

Sasaran :

·       Sertifikasi guru melalui PPGJ diperuntukkan bagi guru dalam jabatan yang berstatus PNS dan bukan PNS pada semua jenjang pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memenuhi persyaratan.

·       Jumlah sasaran secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

·       Penetapan sasaran peserta per provinsi dan per kabupaten/kota didasarkan pada data hasil uji kompetensi awal (UKA), termasuk guru yang bertugas di sekolah Indonesia luar negeri (SILN).

Persyaratan Peserta (1)

1.   Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

2.   Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif mengajar di sekolah di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali guru Pendidikan Agama.

3.   Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dengan ketentuan:

a.   Guru PNS yang sudah dimutasi sebagai tindak lanjut dari SKB 5 menteri dan Permendikbud nomor 62 tahun 2003 serta harus memiliki Surat Keputusan Mutasi dari Bupati/Walikota.

b.   b. Guru bukan PNS yang sudah dimutasi oleh yayasan pada bidang studi sertifikasi yang berbeda karena alasan linearitas, diusulkan oleh kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

4.   Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan.

5.   Guru bukan PNS:

a.   pada sekolah swasta yang memiliki SK pengangkatan sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan (GTY),minimal 2 tahun.

b.   pada sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan dari Bupati/Walikota, masa kerja minimum 2 tahun secara terus menerus yang dibuktikan dengan SK dimaksud.

6.   Pada tanggal 1 Januari 2016 belum memasuki usia 60 tahun.

7.   Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter.

C. Penetapan Peserta

1. Ketentuan Umum

·       Semua guru yang memenuhi persyaratan peserta sebagaimana tersebut di atas mempunyai kesempatan yang sama untuk dilakukan seleksi akademik berbasis hasil uji kompetensi (UKA atau UKG).

·       Guru yang didiskualifikasi pada sertifikasi tahun 2007-2014 karena pemalsuan dokumen, yang bersangkutan kehilangan hak sebagai peserta sertifikasi guru melalui PPGJ sesuai Pasal 63 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

·       Guru berkualifikasi akademik S-1/D-IV yang tidak lulus (TL) sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun sebelumnya dapat langsung menjadi peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015.

Penetapan Peserta (2)

1.  Ketentuan Umum

·       Penetapan bidang studi sertifikasi harus linear dengan kualifikasi akademik S-1/DIV, kecuali guru yang diangkat sebelum tahun 2006 mengacu pada bidang studi sesuai maple yang diampu minimal 5 (lima) tahun berturut-turut.

·       Penetapan peserta dilakukan secara berkeadilan dan transparan melalui online system dengan menggunakan Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ (AP2SG-PPGJ). Daftar rangking bakal calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ diumumkan oleh Badan PSDMPK-PMP melalui situs www.sergur.kemdiknas.go.id

Penetapan Peserta (3)

·       Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dapat menghapus calon peserta yang sudah tercantum namanya dalam daftar calon peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ atas persetujuan LPMP dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu:

·       meninggal dunia,

·       sakit permanen,

·       melakukan pelanggaran disiplin,

·       mutasi ke jabatan selain guru,

·       dimutasikan ke kabupaten/kota lain,

·       mengajar sebagai guru tetap di Kementerian lain,

·       pensiun,

·       mengundurkan diri dari calon peserta,

·       sudah memiliki sertifikat pendidik baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di Kementerian lain, kecuali sebagaimana yang dijelaskan pada poin 3 persyaratan peserta di atas.

Penetapan Peserta (4)

·       Calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 tidak dialihtugaskan pada jabatan lain, baik fungsional maupun struktural.

·       Penetapan calon peserta untuk jenjang TK, SD, dan SMP oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sedangkan untuk jenjang SMA/SMK dan SLB oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Penetapan Bidang Studi

·       Bidang studi yang dipilih harus linier/berdasarkan latar belakang pendidikan S-1/D-IV yang dimiliki.

·       Peserta sertifikasi guru diharapkan tidak melakukan kesalahan dalam menuliskan nomor kode bidang studi karena bidang studi ini akan menjadi dasar penilaian oleh LPTK dalam pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ.

·       Bidang studi sertifikasi guru melalui PPGJ menjadi acuan dasar dalam beberapa kebijakan, yaitu:

·       penentuan soal uji kompetensi;

·       penentuan pembagian tugas mengajar guru;

·       pemberian tunjangan profesi guru;

·       penilaian kinerja guru; dan

·       pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Penomoran Peserta

·       Nomor peserta terdiri dari 14 digit yang masing-masing digit mempunyai arti dengan rumusan kode digit sebagai berikut.

·       Digit 1 dan 2 adalah kode tahun pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ yaitu “15”.

·       Digit 3 dan 4 adalah kode provinsi.

·       Digit 5 dan 6 adalah kode kabupaten/kota.

·       Digit 7, 8, dan 9 adalah kode bidang studi sertifikasi.

·       Digit 10 adalah kode kementerian:

·       Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kode “1”.

·       Kementerian Agama, kode “2”.

·       Digit 11 s.d. 14 adalah nomor urut peserta sesuai dengan nomor urut pada SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ.

·       Nomor urut dimulai dari “0001” dan nomor terakhir sesuai jumlah peserta pada masing-masing provinsi/kabupaten/kota.

Download selengkapnya Paparan Pedoman Buku 1 Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2015 dari links http://disdik.tarakankota.go.id. Semoga bernmanfaat dan terimakasih...

PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Berdasarkan Permendikbud Nomor 105 Tahun 2014 Tentang Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bahwa Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang selanjutnya disebut Pendampingan adalah proses pemberian bantuan penguatan pelaksanaan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan.

Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB).

Pendampingan memiliki tujuan:

a.   memfasilitasi proses adopsi Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan;

b.   memfasilitasi pengayaan/kontekstualisasi sebagai bagian dari pengembangan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan;

c.   memperkuat keterlaksanaan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan; dan

d.   memperkuat pemahaman dan membangun kepercayaan diri dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis Kurikulum 2013.

Pendampingan memiliki sasaran:

a.   pengawas satuan pendidikan;

b.   kepala satuan pendidikan; dan

c.   pendidik.

Sasaran memperoleh substansi pendampingan sesuai dengan status dan peran masing-masing.

Pendampingan dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

1.   Profesional: yaitu bahwa hubungan yang terjadi antara pemberi pendampingan dan penerima pendampingan adalah untuk peningkatan kemampuan profesional dan bukan atas dasar hubungan personal. dilakukan dengan kriteria dan prosedur keahlian.

2.   Kolegial: yaitu bahwa hubungan kesejawatan antara pemberi dan penerima pendampingan. Dengan prinsip ini pengawas satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan pendidik yang menjadi guru pendamping dengan pengawas satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan pendidik yang didampingi memiliki kedudukan setara. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan dan iklim kesejawatan antara pendamping yang didampingi.

3.   Sikap saling percaya: yaitu bahwa pengawas satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan pendidik yang menerima pendampingan memiliki sikap percaya kepada pemberi pendampingan bahwa informasi, saran, dan contoh yang diberikan memang yang dikehendaki Kurikulum 2013. Kegiatan dilakukan dengan saling menghormati dan bertanggungjawab.

4.   Berkelanjutan: yaitu hubungan profesional yang terjadi antara pemberi dan penerima pendampingan berkelanjutan setelah pemberi pendampingan secara fisik sudah tidak lagi berada di lapangan, dilanjutkan melalui e-mail, sms, atau alat lain yang tersedia. Kegiatan dilakukan secara terencana, terus-menerus, dan semakin meningkat.

Pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 berisi:

a.   penguatan substansi bahan ajar untuk setiap mata pelajaran dan/atau tema pembelajaran;

b.   penguatan sistem pembelajaran pada Kurikulum 2013;

c.   penguatan sistem penilaian hasil belajar oleh pendidik pada Kurikulum 2013 dan pengisian laporan hasil belajar peserta didik;

d.   pengembangan perangkat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; dan

e.   pengembangan model penelusuran minat peserta didik melalui bimbingan dan konseling.

Pengelolaan pendampingan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah bekerjasama dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pendampingan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan model pendampingan di induk kluster/gugus dan model pendampingan di satuan pendidikan. Model Pendampingan berbasis kluster/gugus satuan pendidikan dilakukan oleh guru pendamping. Model pendampingan di satuan pendidikan dilakukan oleh guru pendamping yang ada di satuan pendidikan tersebut.

Guru pendamping dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 terdiri atas unsur: pengawas satuan pendidikan;

a.   kepala satuan pendidikan; dan

b.   pendidik.

Syarat sebagai pendamping dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah:

a.   telah lulus pelatihan Kurikulum 2013 dengan prestasi sekurang-kurangnya dengan predikat memuaskan (M); dan

b.   telah lulus dalam bimbingan teknis guru pendamping.

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dapat menyediakan sumber daya pendidikan dalam pelaksanaan pendampingan pada satuan pendidikan.

Referensi artikel : Permendikbud Nomor 105 Tahun 2014

UJI KOMPETENSI SMKS CENDEKIA DESA SUNGAI KARANG KECAMATAN VII KOTO ILIR KABUPATEN TEBO BERJALAN LANCAR

Pada hari Sabtu (Selasa, 12 Desember 2014) uji kompetensi instalasi dan aplikasi software pada beberapa siswa kelas IX SMKS Cendekia telah berlangsung dengan lancar. Tujuan dari uji kompetensi siswa-siswi SMKS Cendekia  ini selain untuk mengetahui capaian kompetensi dari masing-masing peserta didik juga untuk evaluasi sekolah terhadap produktivitas peserta didik dalam rangka persiapan dalam program PKL (Praktek Kerja Lapangan) bagi seluruh peserta didik kelas XI yang akan berlangsung pada semester genap tahun ajaran 2014/2015,” ulas kepala jurusan Multimedia.

Uji kompetensi ini diikuti 9 siswa kelas XI SMKS Cendekia yang dilakukan selama 2 hari dikarenakan fasilitas sarana yang dimiliki oleh peserta didik belum mencukupi. Sekolah kejuruan yang berada di daerah yang belum terjangkau jaringan PLN ini merupakan sekolah rintisan yang saat ini masih meminjam gedung perpustakaan SMPN Satu Atap Sungai Karang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo.

Perhatian khusus dari pemerintahan Desa Sungai Karang terlihat dengan adanya tanah HPL yang akan dihibahkan untuk lokasi tetap pendirian SMK ini yang berada di Jl. Lintas Desa Sungai Karang dengan luas keseluruhan lahan sekitar Ha².

Sejak 2 tahun penerimaan peserta didik baru pun mengalami peningkatan yang signifikan, yang mana sekolah ini mulai berdiri dan menerima peserta didik baru sejak tahun ajaran 2013/2014 yang lalu tercatat 9 anak dan pada tahun ajaran 2014/2015 ini sebanyak 14 peserta didik. Selain  telah terbit pada tahun awal tahun pelajaran 2013/2014 yang lalu kemudian diikuti dengan terbitnya surat ijin operasional penyelenggaraan pendidikan SMKS Cendekia melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga (Dikbudpora) Kabupaten Tebo Nomor 492 Tahun 2014 dengan program studi keahlian Teknik Komputer dan Informatika kompetensi keahlian Multimedia.

Penerapan kurikulum 2013 secara bertahap telah diterapkan di sekolah ini, salah satunya adanya mata pelajaran Prakarya yang telah menghasilkan produk-produk kerajinan tangan berupa miniatur dari beberapa siswanya. Akhirnya sebagai salah satu bagian dari pendidik berharap semoga saja ke depannya SMKS Cendekia ini lebih dapat berkembang baik sarana prasarana sekolah, kualitas pendidikan, utamanya hasil output (lulusan) yang berkompeten dalam bidangnya, mandiri, mampu bersaing di era globalisasi, berbudi pekerti luhur serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin…

Kontributor : Zulfitri, S.Kom & Sunoto, S.Pd.

PENDIDIKAN JARAK JAUH BERBASIS INTERNET DAN TANTANGAN-TANTANGANNYA

Bagi negara yang memiliki wilayah luas seperti Indonesia, pendidikan jarak jauh berbasis internet menjadi alternatif yang sangat pantas dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Hal itu untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan pendidikan, seperti kondisi geografis, ketiadaan waktu, dan biaya pendidikan.

Sudah menjadi rahasia umum, niat masyarakat untuk mengakses pendidikan sering terkendala oleh berbagai hal seperti di atas. Pendidikan jarah jauh sangat membantu masyarakat perkotaan maupun pedesaan dalam mengakses pendidikan, karena waktu belajar ditentukan sendiri oleh peserta didik. Tidak bergantung pada jadwal pembelajaran di kelas/ruang kuliah, sehingga peserta didik dapat menentukan prioritas kegiatan berdasarkan kepentingan pribadi lainnya, misalnya mencari nafkah.

Meminjam jargon iklan minuman ringan, pendidikan jarak jauh berbasis internet dapat dilaksanakan kapan saja, di mana saja. Waktu pembelajaran sepenuhnya ada di tangan peserta didik, karena dialah yang menentukan di mana dan kapan belajar. Hanya sesekali saja waktu pembelajaran memerlukan kesepakatan dengan pendidik, misalnya untuk tutorial. Dengan meminimalkan waktu pertemuan antara peserta didik dengan pendidik, banyak hal yang dapat dipetik oleh peserta didik. Setidaknya peserta didik dapat menghemat waktu dan biaya pergi-pulang ke sekolah/kampus.

Di beberapa negara yang memiliki wilayah luas seperti Indonesia, pembelajaran jarak jauh demikian terkenal. Bahkan konon di Amerika Serikat, di negara bagian tertentu, model pembelajaran demikian menjadi pilihan yang disukai oleh masyarakat pedesaan yang berhasrat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya tapi tidak memiliki banyak waktu.

Walau demikian, model pembelajaran jarak jauh berbasis internet bukan tanpa tantangan. Setidaknya ada dua tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pendidikan demikian ini.

Pertama, masalah penyediaan jaringan satelit/internet. Lantaran materi pembelajaran disediakan di dunia maya dan harus diunduh oleh peserta didik, internet menjadi bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Maka, internet harus mudah diakses kapan saja dan bila perlu di mana saja. 

Selain itu, administrator harus terus menerus memonitor sistem jaringan agar akses internet tetap lancar. Dalam hal ini, server  tidak boleh penuh, sehingga kecepatan akses internet tetap terjaga. Jangan sampai terjadi  jaringan lemot (lamban) hanya karena server tak mencukupi karena tak mampu lagi menampung akses yang begitu banyak dalam waktu bersamaan.

Tantangan kedua, pendidikan jarak jauh berbasis internet lebih pada masalah budaya.  Sebagaimana kita ketahui, peserta didik (baik tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi) masih harus dipaksa agar bersedia mengikuti pembelajaran di kelas/ruang kuliah seperti yang diharapkan oleh penyelenggara pendidikan. Tanpa ada unsur paksaan, dikhawatirkan mereka tidak mengikuti pembelajaran sebagaimana semestinya. Unsur paksaan itu berupa absensi. Di perguruan tinggi, seorang mahasiswa boleh mengikuti ujian semester jika absensinya tidak melebihi batas maksimal. Untuk itulah, mengapa istilah “titip absen” sangat dikenal di kalangan mahasiswa.

Sementara itu, model pembelajaran jarak jauh tidak ada unsur paksaan yang lazim diberlakukan di lembaga pendidikan regular seperti itu. Untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh secara benar diperlukan disiplin tinggi. Niat belajar harus datang dari diri sendiri, bukan pihak lain. Tanpa niat dan disiplin tinggi, peserta didik akan selalu gagal dalam ujian karena tidak menguasai materi pembelajaran. 

Itulah dua tantangan yang mesti ditaklukkan oleh penyelenggara pendidikan jarah jauh berbasis internet. Juga oleh peserta didik. Disiplin dan semangat belajar mandiri, kiranya itulah kunci sukses bagi penyelenggaraan pendidikan jarak jauh berbasis internet. Semoga berhasil. (*)

Sumber : Dua Tantangan Pendidikan Jarak Jauh Berbasis Internet – Kemdikbud

BATAS AKHIR SINKRON DAPODIK YANG DIAMBIL P2TK DIKDAS UNTUK SK TPP BERAKHIR PADA 30/11/2014 - SIM LAYANAN PENGADUAN

Batas akhir data syncron Dapodik yang akan diambil oleh P2TK Dikdas sebagai dasar penerbitan SK TPP akan berakhir pada tanggal 30 November 2014. Masih ada waktu 2 hari lagi. Berikut data belum valid dan data belum update Dapodik Per tanggal 28 November 2014 - 02.40 WIB (download).

Dihimbau kepada seluruh dinas pendidikan untuk memperhatikan data berikut jika memang tidak valid untuk diterbitkan SK TPP dimohon untuk merubah data kelulusan menjadi data tidak berhak melalui aplikasi tunjangan profesi serta jika memang data ptk tersebut tidak aktif segera me-non-aktifkan melalui aplikasi tunjangan profesi.

Kepada PTK, Operator dan Dinas Pendidikan Tingkat Kab/Kota yang bersangkutan bisa melaporkan permasalahan melalui http://layanan.p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id.

Untuk Dinas Pendidikan :

User ID : User ID Tunjangan Profesi

Password : User ID Tunjangan Profesi

Untuk sekolah (Operator dan PTK) :

User ID : User ID Dapodik

Password : User ID Dapodik

Sumber : Bpk. Ibnu Aditya Karana – P2TK Dikdas

KEMDIKBUD AKAN BENTUK DITJEN (DIREKTORAT JENDERAL) KHUSUS PENGELOLAAN GURU

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berencana membentuk satu Direktorat Jenderal (Ditjen) yang khusus menangani masalah pengelolaan guru sehingga mulai dari pendataan, rekrutmen, hingga pembinaan tidak lagi ditangani oleh masing-masing ditjen seperti saat ini.

"Soal pengelolaan guru nanti akan dikembalikan pada satu direktorat jendral, semua guru, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA/SMK. Nanti akan dikumpulkan tidak seperti sekarang ini berada di masing-masing Ditjen PAUDNI, Ditjen Dikdas dan Ditjen Menengah," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, seusai membuka Seminar Pendidikan "Mewujudkan Revolusi Mental melalui Penguatan Peran Strategis Guru", di Gedung Kemdikbud, Rabu.

Menurut Anies, Presiden Joko Widodo sudah menerima usulan PGRI terkait pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Khusus Guru.

"Itu janji kampanye Presiden Jokowi. Kami selaku menterinya tentu harus melaksanakan apa yang sudah dijanjikan beliau. Bapak Jokowi tidak ada masalah, maka tinggal dijalankan saja,"ujarnya.

Ia mengatakan Soal pembinaan guru dan pengembangan guru, nanti akan bekerja sama dengan Kemenristek Dikti. Karena, pengelolaan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai penghasil guru berada di bawah koordinasi Kemenristek dan Dikti.

"Dengan dibentuk satu Ditjen yang mengurusi guru, pengelolaannya diharap akan lebih terarah dan efektif. Tersebarnya pengelolaan guru yang selama ini menjadi tidak efisien. Intinya, soal pembinaan guru termasuk pengembangannya nanti semua ada di satu direktorat," ujarnya

Selain itu, nantinya juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), untuk merumuskan kriteria rekrutmen guru. Jadi satu Ditjen dipakai untuk semua. Kalau kemarin kan urusan guru dikelola banyak Ditjen," ujarnya.

Meski demikian, dirinya menegaskan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pembinaan guru tetap harus diperkuat.

"Untuk urusan guru, pemerintah daerah nantinya berurusan tidak perlu banyak pintu, hanya satu pintu. UU otonomi daerah juga menggariskan bahwa sekolah dan kepegawaian guru dibawah daerah," ujar Anies.

Pewarta : Zita Meirina – Antara News

KETUM PGRI MINTA PEMERINTAH MEMPERHATIKAN KESEJAHTERAAN GURU HONORER DI SEKOLAH NEGERI MAUPUN SWASTA SERTA PENINGKATAN KOMPETENSI GURU

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memperhatikan nasib para guru honorer, baik di sekolah swasta maupun sekolah negeri.

Pasalnya, para guru honorer hingga saat ini ada yang masih diberi upah rendah. "Penetapan penghasilan minimal perlu dipikirkan kembali bagi guru honorer dan swasta. Banyak guru yang hanya bergaji 200-300 ribu per bulan," ujar Sulistiyo di Jakarta, Kamis, (27/11).

Menurutnya, guru honorer saat ini pun sangat berjasa karena mengisi kekurangan ketersediaan guru SD di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, nasib guru honorer patut diperhatikan. "Ada kekurangan guru SD di seluruh Indonesia. Mohon berkenan segera diselesaikan termasuk guru honor sebagai media pengisi kekurangan itu. Mudah-mudahan bisa terwujud," sambungnya.

Dia pun berharap wapres dan menteri terkait hadir dalam peringatan puncak Hari Guru, agar bisa secara langsung mendengarkan keluhan para guru seluruh Indonesia. "PGRI menyampaikan penghargaan karena presiden dan wapres memastikan tidak akan mengurangi kesejahteraan guru, bahkan akan menambahkan," ujar Sulistiyo.

Lebih lanjut Sulistiyo berharap agar pemerintah juga meningkatkan kompetensi guru. Karenanya, ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar dapat melaksanakan pelatihan untuk memperbaiki kualitas guru dan meningkatkan tunjangan kesejahteraan profesi guru.

Sulistiyo juga mengingatkan pemerintah agar seluruh gaji dan tunjangan guru diberikan tepat waktu dan tepat jumlah. Meski demikian PGRI berharap adanya terobosan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

"Saya tahu Pak JK cerdas dalam melakukan terobosan.  Insya Allah ada cara meskipun selama ini sulit. Karena pembayaran tunjangan profesi belum sebaik yang diharapkan," kata Sulistiyo.(flo/jpnn)

Referensi gambar & artikel : http://pendidikan.jpnn.com